Sekali kita berbicara tentang petani dan menghubungkan dengan kesejahteraannya, saat itu juga kita menyadari betapa kompleksnya persoalan yang kita hadapi. Betapa tidak! Klas yang kita namakan petani tidak mempunyai posisi yang sama dalam hubungannya dengan alat-alat produksi. Dalam kaitan dengan sisa-sisa feodalisme, kita menjumpai para tuan tanah di satu pihak dan petani penggarap di pihak lain. Dalam kaitan dengan kapitalisme, kita menjumpai kapitalis pertanian di satu sisi dan buruh tani (istilah Tan Malaka: proletar tanah) di sisi lain. Di samping itu kita juga berjumpa dengan lapisan burjuis kecil di kalangan petani, yakni petani kecil dan petani menengah.
Tuan tanah adalah orang yang memiliki tanah berhektar-hektar dan menyewakannya kepada para penggarap, Kapitalis pertanian adalah orang yang memiliki tanah berhektar-hektar dan menjadikannya lahan-lahan agrobisnis (para kapitalis pertanian), Petani kecil adalah orang yang hanya memiliki dan menggarap sejengkal tanah untuk mempertahankan hidup, Petani menengah adalah orang yang memiliki lahan yang diandalkan untuk menghasilkan panenan yang bisa dilempar ke pasar hasil-hasil pertanian namun sangat bergantung pada kebijakan pemerintah terhadap pasar tersebut dan Petani penggarap adalah orang yang menyewa dan menggarap tanah orang lain, dengan hasil “bersih” yang hanya bisa digunakan untuk menyambung hidup. Sementara di sisi lain kita menjumpai buruh tani sebaga orang yang menjual tenaga mereka kepada para kapitalis pertanian dan bekerja di lahan-lahan agrobisnis mereka, demi sepeser upah yang hanya bisa digunakan untuk bertahan hidup.
Membawah petani Flores Timur untuk menemukan kesejahteraannya itu tidak semuda membalikan telapak tangan, tidak sekedar memberikan slogan tipu daya yang tidak memiliki dasar pijakan yang menyentuh entitas, tidak hanya dengan menyodorkan program sempit tanpa memahami entitasnya. Nampaknya jelas, secara sosiologis petani di kabupaten Flores Timur memiliki banyak “entitas” atau wujud. Masing-masing entitas tentu memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi-politiknya sendiri. Kenyataan ini memunculkan pertanyaan serius tentang petani dan perjuangan untuk kesejahteraannya. Apa yang harus di lakukan untuk bisa mewujukan kesejahteraan petani di Flores Timur?.
Pertanyaan diatas sangat menggelitik ketika di hadapkan pada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh borjuasi nasional dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Mestinya masyarakat petani wajib memahami jalan keluarnya sendiri agar tidak terkecoh dengan slogan yang tidak sesuai dengan jalan keluar yang ia pahami.
Produksi, distribusi dan konsumsi adalah tiga hal pokok yang mengantar masyarakat untuk menemukan kesejahteraannya. Petani dalam melakukan kerja produksi menghasilkan barang kebutuhan dari pertaniannya tidak terlepas dari entitasnya, apakah sebagai Tuan tanah, petani penggarap, petani kecil, petani menengah, atau buruh pertanian. Entitas inilah kemudian akan menentukan bagaimana para petani melakukan kerja produksi dan hubungannya terhadap ketersediaan factor-faktor produksi (alat kerja, tenaga kerja dan lahan untuk bekerja) berdasarkan entitasnya tersebut.
Kerja produksi inilah menjadi hal utama yang harus di perhatikan jika petani ingin menemukan keadilan dan kesejahteraannya. Keberadaan petani yang terbagi dalam kelompok yang berbeda tersebut akan sangat berpengaruh terhadap distribusi dan konsumsi hasil pertanian. Dari kerja produksi ini kita meilihat telah terjadi proses penghisapan yang terjadi antar petani yang berbeda entitasnya.
Eksploitasi (penghisapan) secara langsung dan vulgar terjadi di antara tuan tanah dan kapitalis pertanian di satu sisi dan petani penggarap dan proletar tanah di sisi lain. Dengan kata lain, tuan tanah dan kapitalis pertanian adalah kaum penghisap, sedangkan petani penggarap dan buruh tani adalah kaum yang terhisap. Yang paling Nampak di Flores Tmur adalah petani kecil dan petani menengah yang tidak mengalami penghisapan secara langsung dan vulgar antar entitasnya, tetapi menjadi pihak yang selalu kalah. Petani kecil berusaha bertahan hidup dengan menggulati tanah yang hanya sejengkal, kemurahan alam, dan hama, dengan perkakas pertanian yang sederhana serta dibebani harga pupuk, tengkulak, dan rentenir. Kekalahan dalam pergulatan itu akan membuatnya menjadi buruh tani atau pergi mencari pekerjaan sebagai TKI baik didalam negeri maupun diluar negri yang posisinya semakin terhisap oleh kapitalis yang semakin besar dan oleh institusi kapitalis tersebut menyebutkannya sebagai pahlawan devisa dan keselamatannya terus terancam seperti pengalaman yang terjadi pada TKI selama ini.
Petani menengah berusaha mengembangkan perekonomiannya di hadapan tantangan alam dan hama di satu sisi serta kapitalis pertanian di sisi lain. Sehubungan dengan tantangan alam dan hama, serta harga pupuk, tengkulak, dan rentenir petani menengah relatif lebih kuat daripada petani kecil. Tapi ketika berhadapan dengan kapitalis pertanian, yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pasar, petani menengah tidak berdaya. Bila cukup beruntung, ia bisa bertahan untuk sejurus waktu lamanya. Bila tidak, ia akan terhempas dan menjadi petani kecil bahkan bangkrut dan menjadi buruh tani. Bila cukup cerdik, dan pada saat yang sama si kapitalis pertanian berbaik hati, petani menengah akan menginduk pada si kapitalis pertanian, menjadi mitra yunior si kapitalis pertanian, dan menjadi kaum yang dieksploitasi namun hampir pasti menerima tetesan-tetesan berkat dari si kapitalis pertanian.
Semua entitas atau wujud dari kalangan petani mempunyai hubungan yang langsung, kendati beragam, dengan tanah. Bagi para tuan tanah, kapitalis pertanian, dan petani menengah, fungsi utama tanah adalah untuk mendatangkan profit (keuntungan). Sedangkan bagi para petani kecil, petani penggarap, dan buruh tani, fungsi utama tanah adalah subsistensi, yakni untuk mempertahankan hidup mereka dan keluarga mereka. Dalam pada itu, sebagai lapisan yang secara umum merupakan lanjutan langsung dari feodalisme, petani memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah. Wujud-wujud atau lapisan-lapisannya memiliki aspirasi dasar yang sama: kepemilikan pribadi atas tanah. Dalam kenyataannya, sejarah memperlihatkan kepada kita, bahwa pemberontakan-pemberontakan kaum tani kecil memiliki ciri yang sama: menuntut kepemilikan pribadi atas tanah. Sejarah juga menunjukkan bahwa dalam tiap-tiap konflik agraria, petani kecil dan petani menengah berusaha mempertahankan kepemilikan pribadi mereka atas tanah, demikian juga para tuan tanah dan kapitalis pertanian.
Oleh karena itu perhatian kita pada entitas petani dalam hubungan dengan kerja produksi di kabupate flores timur adalah yang paling utama sebelum kita berbicara lebih jauh tentang distribusi dan konsumsi. Bentuk penghisapan (eksploitasi) antar kaum tani harus di hentikan untuk menemukan kerja produksi yang adil dan merata agar slogan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat bisa di wujudkan. Menghentikaan penghisapan antar kaum tani tidaklah mudah, tidak semudah yang kita lantunkan lagu kesejahteraan masyarakat lewat kampanye. Disini kita membutuhkan sosok pemimpin yang visioner, yang teruji dan tahan banting karena dia (pemimpi visioner) tidak hanya berhadapan dengan kaum tani yang berposisi sebagai penghisap tetapi dia juga pasti berhadapan dengan politisi-politisi lawan yang pastinya akan membangun kerja sama yang menguntungkan dengan kaum tani yang memiliki entitas sebagai penghisap entitas lainnya.
Hal berikut yang menjadi perhatian adalah proses distribusi hasil pertanian. Dalam proses ini yang akan terjadi adalah distribusi untuk konsumsi petani ataupun distribusi untuk pertukaran.
Pada distrbusi hasil pertanian untuk kebutuhan konsumsi maka kaum tani akan berhadap-hadapan dengan kaum tani yang berbeda entiitasnya. Apakah distribusi untuk konsumsi tersebut adil dan merata atau tidak tergantung dari cara mereka berproduksi berdasarkan hubungan mereka terhadap factor produksi. Disisi lain jika distribusi untuk di pertukarkan maka kaum tani berhadap-hadapan dengan proses tawar menawar dengan tengkulak disamping antar kaum tani sendiri. Jika proses produksi terjadi kerja sama tanpa penghisapan maka kaum tani secara bersama akan berhadapan dengan tengkulak dalam proses tawar menawar dipasaran. Hasil pertanian yang mengalami proses pertukaran bisa secara langsung antara produsen dan konsumen dan bisa juga melalui pihak tertentu yang berperan sebagai distributor (tengkulak) tergantung dari jangkaun konsumen terhadap hasil produksi. Kehadiran tengkulak sebagai distributor mengundang perdebatan dibanyak kalangan karena terjadi patokan (selisih) harga yang terlalu tinggi akibat persaingan antar distributor. Jalan keluar untuk proses distribusi yang ditawarkan oleh politisi borjuasi dengan membentuk lumbung desa bisa menjadi satu alternative untuk persoalan distriibusi hasil produksi namun belum tentu untuk mengarahkan kesejateraan tergantung dari apakah proses penghisapan di kalangan kaum tani sudah di hentikan atau masih berjalan. Di samping itu menjadi perhatian adalah bagaimana selisih harga yang di berikan oleh lumbug desa dibandiingkan dengan tengkulak, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang diberikan oleh distributor baik itu lumbung desa maupun para tengkulak. Kehadiran Lumbung Desa adalah sama persis dengan tengkulak karena sama-sama berperan sebagai distributor. Disinilah masing-masing distributor akan bersaing mendapatkan kepercayaan dari masyarakat entah itu lumbung desa maupun tengkulak. Memutuskan mata rantai dari produksi ke konsumsi adalah sebuah kalimat agitasi yang sering di lakukan oleh politisi yang sebenarnya itu sangat keliiru yang disusul dengann penawaran untuk membentuk lumbung desa. Ini hanya sebuah pergantian posisi yang semulah distributornya adalah tengkulak kemudian di ganti dengan lumbung desa. Apapun bentuk kerjanya lumbung desa ini harus menjadi yang lebih baik dari tengkulak sehinnga menjadi alasan yang tepat dan logis mengapa terjadi proses pergantian distributor tersebut. Namun karena unsure utama yang menjadi tolak ukur kesejahteraan ada pada proses produksi maka akan menjadi sia-sia jika fokusnya adalah proses distribusi tanpa menghentikan penghisapan pada proses produksi.
Hubungan dalam proses produksi antar semua factor produksi adalah dasar pijakan untuk menentukan kesejahteraan masyarakat. Jika dalam hubungan produksi telah terjadi hubungan kerja yang adil dan merata maka proses intensifiikasi dan ekstensifikasi pertanian akan mencapai tujuannya, lumbung desa dalam proses distribusi akan mencapai tujuannya bahkan terwujunya kerja-kerja produksi baru akan mencapai target menuju kesejahteraan jika hubungan dalam berproduksi sudah adil tanpa saling mengeksploitasi.
Perhitungan yang akurat dan objektif mengenai keadaan geografis, curah hujan, cuaca, iklim, struktur tanah dan kesuburannya serta SDM dalam megolah semua sumber daya juga menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong terwujudnya tujuan ektensifkasi dan intensifikasi, membentuk lahan produksi baru dan melakukan distribusi. Semuanya ini hanya bisa dilakukan dengan baiik apabilah dijalankan dengan baik dan saling kerja sama antar semua factor baik itu dari sisi masyarakat, pemerintahaan yang baik dan sumber daya yang mendukung. Namun satu hal yang wajib di ketahui bahwa selain hal diatas yaitu masyrakat masih terbatas berhadapan dengan feodalisme, borjuis local yang berposisi sebagai penghisap di daerah maka tak terlepas dari itu bahwa sebagai bagian dari masyarakat nasional dan dunia kita tetap berhadapan dengan kapitalisme nasional dan global yang terus mempermainkan posisinya sedemikian rumpah melalui organ-organ modern baik itu Negara, LSM, dan macam-macam organisasi modern lainnya yang termaniifestasi dalam bentuk kebijakan-kebijaka poliitik, peraturan-peraturan, Undang-undang, program-program bahkan dari sisi keuangan yaitu persaingan mata uang antar negara juga sangat berpengaruh terhadap jalan keluar menujuh kesejahteraan masyarakat.
Kupang, 25 Februari 2017.
*** tanpa asap, tanpa ampas, ku tulis ini untuk kampungku….. berjuanglah selagi kita masih bisa berjuang. Salam gelekat !!!
